Sistem Komputer Haji Perlu Ditingkatkan

Kepala Kemenag Sulut, Drs. H. Syaban Mauludin, MPdI (Foto : Humas Kemenag Sulut) (1)

BPS harus dijadikan sebagai mitra kerja, bukan sebagai bawahan sebab pelayanan haji merupakan bagian penting dari sejumlah program di Kemenag yang harus terus-menerus memperlihatkan kemajuan. Maju dalam segi pelayanan, bimbingan dan tentu dukungan te
Berita Terkait
Manado, (Antara Sulut) - Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Cepi Supriatna  mengatakan, Sistem Komputer Haji Terpadu perlu dievaluasi dan ditingkatkan perannya sehingga semakin memudahkan para calon haji dalam pendaftaran maupun kepastian keberangkatan ke Tanah Suci.

Penegasan tersebut disampaikan Cepi Supriatna pada Rapat Teknis Informasi Terpadu bersama Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Manado, Rabu malam.

Hadir pada acara tersebut Direktur Pelayanan Haji Sri Ilham Lubis, Direktur Pengelolaan Dana Haji Syariful Mahya Badar, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sya'ban Maulidin dan para pimpinan BPS dari seluruh Indonesia.

Cepi menyebutkan bahwa Sistem Komputer Haji Terpadu (Siskohat) selama 20 tahun telah banyak membantu proses penyelesaian setoran ke sejumlah bank penerima setoran. Selain itu juga mampu mengintegrasikan keakuratan data para calon jemaah haji.

Kendati demikian, lanjut dia, sistemnya masih perlu dikembangkan lagi sehingga akurasi data dapat dijadikan pijakan pengambilan keputusan.

Di Kementerian Agama, struktur organisasi yang menangani Siskohat sudah diubah. Jika pada tahun lalu hanya dipimpin seorang kepala seksi, dewasa ini sudah dipimpin seorang kepala bagian. Karena itu ia berharap ke depan penanganan dan pengembangan Siskohat semakin baik.

BPS harus dijadikan sebagai mitra kerja, bukan sebagai bawahan sebab pelayanan haji merupakan bagian penting dari sejumlah program di Kemenag yang harus terus-menerus memperlihatkan kemajuan. Maju dalam segi pelayanan, bimbingan dan tentu dukungan teknologinya.

"Silahkan kembangkan dengan jaringan yang ada," kata Cepi Supriatna.

Cepi juga menjelaskan bahwa pihaknya masih menghadapi tantangan untuk menyelesaikan pengembalian dana BPIH. Pengembalian batal atau lunas BPIH belum mencapai target yang ditetapkan. Jika seseorang menarik dana atau batal menunaikan haji karena sesuatu hal, pengembaliannya masih tergolong lambat.

Mata rantainya masih terlalu panjang. Seharusnya, dalam waktu 17 hari sudah selesai. Dalam praktik, masih di atas 17 hari kerja.

Idealnya, ke depan, pembatalan itu tak perlu sampai ke tingkat ibukota provinsi. Cukup di kabupaten atau kotamadia setempat, sehingga mata rantainya tak terlalu panjang dan makan waktu lama. Untuk itu, pihaknya akan membuat regulasinya.

Amin Akkas, Kepala Bagian Sistem Informasi Terpadu mengatakan, rapat itu diikuti 119 orang dari unsur Ditjen PHU dan BPS. Pengembangan Siskohat mengalami kemajuan sedemikian rupa. Kini Siskohat online hampir rampung di 420 kabupaten/kota.

Untuk Siskohat babak kedua akan melakukan ekspansi yang berorientasi kepada percepatan kemudahan dalam sistem pendaftaran dan pelayanan kepada jemaah haji dalam bentuk penerapan program aplikasi e-payment.

Rapat ini, menurut Amin, sangat penting bagi proses pelayanan jemaah haji ke depan terkait dengan perbaikan dan peningkatan peran Siskohat. Karena itu, rapat yang berlangsung selama tiga hari itu, akan mendapatkan masukan dari praktisi lembaga keuangan dan teknologi informasi terpilih.

Untuk itu, peserta rapat dapat memberikan pelayanan masukan konstruktif melalui diskusi guna peningkatan percepatan mutu pelayanan kepada jemaah haji yang berbasis teknologi informasi.(T.E001/B/S023/S023)

Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © 2014

Komentar Pembaca
Kirim Komentar