Jakarta (ANTARA News) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengimbau
lembaga penyiaran untuk tidak mengeksploitasi konflik antara Pelaksana
Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Front Pembela Islam
(FPI).
"Over expose konflik tersebut akan berdampak buruk bagi iklim
demokrasi di Indonesia," kata Komisioner KPI Pusat Danang Sangga Buwana
di Jakarta, Kamis.
Danang mengingatkan bahwa konflik Ahok dan FPI adalah permasalahan
lokal Jakarta, namun telah merambah menjadi isu nasional karena siaran
televisi menjangkau puluhan juta pemirsa maupun pendengar di berbagai
daerah hingga pelosok.
Pemberitaan yang masif terkait konflik politik tersebut, kata
Danang, dikhawatirkan akan dapat memunculkan sentimen bernuansa SARA
yang dapat menular ke berbagai daerah.
"Publik yang terdiri dari berbagai etnis dan agama bisa saja berpotensi tersulut oleh konflik tersebut," katanya.
Bahkan, lanjut Danang, konflik itu bisa menjadi contoh buruk yang
diadaptasi oleh berbagai daerah yang mungkin mengalami problem serupa.
"Seharusnya lembaga penyiaran menjadi juru damai dengan
mengimplementasi pola jurnalisme damai, bukan justru menjadi media
provokatif yang kian memperuncing permasalahan tersebut," tegas Danang.
Sebagai lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi milik publik,
kata Danang, media penyiaran sudah sepatutnya memanfaatkan diri untuk
sebesar-besarnya kepentingan publik dan sarana integrasi bangsa.
"Jangan sampai lembaga penyiaran justru menjadi perusak bagi nilai
pluralisme bangsa demi kepentingan sempit media semata. Ini tentu tidak
dibenarkan oleh Undang-Undang Penyiaran," katanya.
Lebih jauh, Danang mengimbau agar lembaga penyiaran mampu menahan
diri untuk tidak terlampau mengekspos pemberitaan yang dapat berdampak
pada konflik politik dan konflik kepentingan yang lebih besar.
"Di sini para pemilik media seharusnya menyadari posisi medianya
sebagai pilar demokrasi, bukan sebagai perusak nilai demokrasi,"
katanya.
Berita Terkait
Ucapan Jokowi dan Gibran tak bisa kerja, Ahok: Videonya sudah dipotong
Kamis, 8 Februari 2024 19:26 Wib
Erick Thohir: Ahok mundur tidak pengaruhi kerja Pertamina
Minggu, 4 Februari 2024 20:20 Wib
Ahok ajukan pengunduran diri Komut dibenarkan pihak Pertamina
Jumat, 2 Februari 2024 20:26 Wib
Ahok minta LKPP terlibat dalam pengadaan di Pertamina agar transparan
Selasa, 18 Juli 2023 19:53 Wib
Ahok: PGE manfaatkan energi panas bumi dukung Net Zero Emission
Rabu, 24 November 2021 6:32 Wib
Dua film Indonesia semarakkan Festival Film Internasional Beijing
Kamis, 16 September 2021 20:59 Wib
Menko Luhut sanggah kabar Ahok calon kuat Kepala Otorita Ibu Kota
Senin, 9 Maret 2020 21:49 Wib
RUPS tetapkan Ahok jadi Komut Pertamina
Senin, 25 November 2019 14:15 Wib