Manado, 7/1 (AntaraSulut) - Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara James Karinda mengatakan, harus diberikan sanksi perusahaan yang melanggar saat pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
"Kalau ada perusahaan `nakal` tidak melaksanakan pemberian THR harus diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku," kata Karinda, Rabu, menanggapi temuan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulut, terhadap 15 perusahaan di daerah itu yang melanggar dalam pemberian THR.
James Karinda mengatakan, belum mendapatkan laporan terkait dengan adanya temuan pelanggaran dalam pembayaran THR tersebut.
"Kalau memang ada, pihaknya akan memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi itu untuk lakukan dengar pendapat," kata anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Dia menambahkan, terkait dengan pelaksanaan pembayaran THR, DPRD telah mengingatkan instansi terkait untuk melakukan pengawasan.
"Sebelumnya telah memintakan kepada Disnakertrans melakukan `cross check` di lapangan terkait dengan pelaksanaan pembayaran THR oleh perusahaan," katanya.
Sebelumnya Ketua KSBSI Sulut Jack Andalangi mengatakan, terdapat temuan 15 perusahaan di daerah itu melanggar pembayaran THR.
Dari jumlah tersebut tujuh perusahaan tidak melaksanakan pembayaran sama sekali, sedangkan sisanya, perusahaan tersebut membayar tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Terkait dengan perusahaan "nakal" tidak melakukan pembayaran itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat yakni instansi terkait Disnakertrans Sulut.
Berharap temuan yang disampaikan ini akan diseriusi oleh instansi terkait dan akan ditindaklanjuti.@antarasulut.com
Berita Terkait
Bawaslu: Kepala daerah yang mutasi pejabat ASN jelang Pilkada diberikan sanksi
Sabtu, 6 April 2024 10:31 Wib
Anies: Menteri tak netral harus diberi sanksi oleh Presiden
Senin, 22 Januari 2024 21:12 Wib
Bicara di KPK, Prabowo usul pejabat tak jujur laporkan hartanya dijatuhi sanksi
Rabu, 17 Januari 2024 22:17 Wib
Aparat tidak netral di pemilu harus diberi sanksi tegas
Rabu, 15 November 2023 11:36 Wib
Pertamina jatuhkan sanksi kepada 15 SPBU di Sulut
Senin, 13 November 2023 20:17 Wib
MKMK jatuhkan sanksi teguran lisan 6 hakim konstitusi
Selasa, 7 November 2023 19:51 Wib
Sanksi PDIP untuk Budiman Sudjatmiko diumumkan Senin
Minggu, 20 Agustus 2023 15:45 Wib
Budiman Sudjatmiko tak tak akan diberikan sanksi PDIP
Sabtu, 29 Juli 2023 5:02 Wib