Manado, (Antarasulut) - DPRD Manado mendorong Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPR) menghitung pajak online atau dalam jaringan (Daring) atau menaruh pengawas di restoran untuk menghitung pendapatannya.
"Ini sudah saya sampaikan kepada kepala BPPR , sebab merasa kalau pendapatan daerah dari sektor pajak restoran masih bisa dimaksimalkan lagi," kata Ketua DPRD Manado, Noortje Henny Van Bone, di Manado, Kamis.
Van Bone mengatakan, ketika mengunjungi sebuah rumah kopi, dia menemukan fakta kalau pendapatan sehari rata-rata mencapai Rp30.000.000 belum terhitung dengan tempat lainnya sehingga langsung menyampaikan hal tersebut kepada BPPR untuk memperhatikan hal tersebut.
"Jika dihitung kasar, maka dalam sebulan, pendapatan sebuah rumah kopi yang ramai pengunjung bisa mencapai sekitar Rp900.000.000, dipotong pengeluaran bisa sampai Rp450.000.000 sampai Rp600.000.000 per bulan jadi pemasukan pajak bisa Rp45-60.000.000 per bulan, sehingga bisa menambah pendapatan daerah," katanya.
Dia mengatakan, jika semua rumah makan, rumah kopi atau restoran lainnya pendapatannya tinggi, maka pendapatan Manado bisa didongkrak lebih tinggi sehingga bisa membiayai pembangunan daerah.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Manado, Revani Parasan, mengatakan, sejak tahun 2015, pihaknya sudah mendesak hal tersebut diberlakukan pemerintah dalam hal ini dinas pendapatan daerah ketika itu yang sudah berubah nama menjadi badan pengelola pajak dan retribusi, karena diyakini bisa mendongkrak pendapatan daerah.
Tetapi sayangnya, kata Parasan, saat DPRD bersama dinas pendapatan daerah sepakat menganggarkan dana Rp3,6 miliar untuk mengatur sistem penghitungan pajak online, malah dilaksanakan sehingga menjadi sisa lebih penggunaan anggaran, malah dananya dikurangi menjadi Rp1,5 miliar untuk semua perangkat daerah yang punya target PAD, sehingga malah tidak berjalan.
"Karena itu, kami agak kecewa, tetapi tidak akan mengurangi semangat untuk terus mengingatkan pemerintah agar memberlakukan hal tersebut, sebab merupakan cara baik mendongkrak pendapatan daerah, sekaligus mengurangi pengeluaran yang tidak perlu untuk penagihan pajak sebab semuanya sudah online dan bisa diperiksa secara langsung," katanya.
Parasan mengatakan, akan mendesak hal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan daerah Manado dari sektor pajak, terutama restoran, hotel dan tempat hiburan. ***3***
(T.KR-JHB/B/G004/G004) 13-07-2017 19:39:41
Berita Terkait
Sekda Tomohon serahkan LKPJ Wali kota 2023 ke DPRD
Kamis, 4 April 2024 8:37 Wib
Wali Kota Manado sampaikan LKPJ melalui paripurna DPRD
Selasa, 26 Maret 2024 18:16 Wib
Asisten Pemerintahan dan Kesra Tomohon hadiri PAW DPRD
Senin, 25 Maret 2024 13:45 Wib
Wali Kota Tomohon tanggapi Ranperda TSLP inisiatif DPRD
Kamis, 21 Maret 2024 9:46 Wib
Pimpinan DPRD Manado: Pemilu jangan ada perpecahan di masyarakat
Rabu, 14 Februari 2024 14:23 Wib
Wakil Ketua DPRD Manado reses di Winangun Dua
Kamis, 1 Februari 2024 18:45 Wib
KKB di Papua bakar rumah dinas anggota DPRD
Sabtu, 20 Januari 2024 22:07 Wib
DPRD Provinsi Gorontalo akui izin BJA lengkap
Rabu, 17 Januari 2024 16:39 Wib